Konsistensi dan Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

(Rapat Konsolidasi Pengurus LPM)

Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu sebenarnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta peran dan fungsinya. Bahkan sebagian besar masyarakat mendefinisikannya sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada selama ini. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sosialisasi yang tepat dan terukur agar nantinya masyarakat yang akan diberdayakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terjalin suatu hubungan dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat serta mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres Nomor 49 Tahun 2001) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri Nomor 5 Tahun 2007) dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Mitra Pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pembangunan.

Agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diketahui dan dikenal luas dimasyarakat selain sosialisasi yang telah disinggung sebelumnya, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga harus selalu konsisten dalam menunjukkan eksistensinya didalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dimana lambat laun akan tercipta hubungan emosional yang erat antara LPM dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga nantinya keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak lagi dipandang sebelah mata baik itu oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Memang tidak dapat dipungkiri tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugasnya terkadang terhambat oleh minimnya ketersedian dana yang ada sehingga program yang dijalankan belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan kerjasama yang intensif kepada pemerintahan agar mendorong dibuatnya produk hukum berupa peraturan daerah (Perda) terkait LPM, agar eksistensi dan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih optmal dimasa yang akan datang.

[ Baca Selengkapnya.... ]

Peran dan fungsi DPD LPM Kota Batam

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diminta berperan aktif untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus meningkatkan sinergi dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat bawah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, Ketua DPD LPM Kota Batam Syafruddin Sa'adoen pada tanggal 26 Januari 2013 terpilih kembali untuk ke dua kalinya bertempat di Pusat Informasi Haji Batam center. Beliau mengatakan sangat bersyukur sekali dimana LPM telah berdiri di Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam, kalau dibandingkan dengan Kabupaten di Kepulauan Riau yang masih belum terbentuk. Kita harus  bekerja dengan hati untuk masyarakat," katanya saat dijumpai  oleh beberapa awak media", LPM harus merupakan gerakan masyarakat dan benar-benar memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, LPM harus berdaya dan bekerja untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dan bukan sekadar bagi-bagi uang dari pemerintah."Untuk itu, masyarakat bisa berkontribusi dan berkolaborasi membantu pemerintah melaksanakan pembangunan daerah. DPD LPM Kota Batam akan berupaya mendorong pemerintah dan sebagai mitra pemerintah untuk dapat meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan masyarakat.

Mitra dan Program kerja DPD LPM Kota Batam

Sementara itu, Ketua Umum LPM terpilih mengatakan, LPM berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan di daerah. Dalam hal ini, LPM harus menjadi mitra pemerintah mulai dari tingkat bawah untuk melaksanakan pembangunan."LPM mengusung prinsip bottom up (masukan dan kebutuhan dari masyarakat) untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan.Kegiatan LPM memang diutamakan di daerah perdesaan , namun pembangunan masyarakat urban di perkotaan juga penting. Ini karena kantong-kantong kemiskinan bukan hanya di pedesaan, melainkan juga diperkotaan," katanya.Seperti diketahui, LPM terbentuk pada 2000 melalui Deklarasi Bandung menggantikan LKMD.Dalam Deklarasi Bandung disepakati penggantian nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan dan fungsi LPM ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

LPM bisa berperan besar dalam pembangunan daerah jika bersinergi dengan para kepala desa/lurah maupun camat. Dalam hal ini, LPM merupakan organisasi yang tahu persis upaya yang tepat untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan."Seluruh desa/kelurahan sudah mengakui keberadaan LPM. Bahkan, kami yakin dan percaya dengan pengurus LPM di Batam 2013 – 2018 akan mampu dan pasti mampu untuk bersinergi dengan pemerintah dan selalu berkoordinasi dengan lembaga yang ada di Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam , kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah Kota Batam untuk dapat menerbitkan Perda , agar LPM bisa berbuat untuk masyarakat.

[ Baca Selengkapnya.... ]